KABARDEWAN.COM - Rapat Paripurna DPRD Kota Bandung dengan agenda Pandangan Umum Fraksi dan Jawaban Walikota Bandung terhadap Raperda Perubahan APBD Tahun 2025 digelar Jumat 4 Juli 2025 malam. Sejumlah pertanyaan muncul di rapat yang dipimpin Ketua DPRD Kota Bandung Asep Mulyadi.

Rapat paripurna dihadiri Wali Kota Bandung Muhammad Farhan dan para Pejabat Eselon II dan III. Rapat ini digelar terbuka untuk umum.

Tujuh fraksi di DPRD Kota Bandung secara bergiliran menyampaikan pandangan umumnya melalui juru bicara masing-masing.

Fraksi PKB melalui juru bicaranya Aa Abdul Rojak mengapresiasi upaya Pemerintah Kota Bandung yang telah meningkatkan target PAD dari Rp 4,12 triliun menjadi Rp4,14 triliun, terutama dari sektor retribusi daerah.

Namun demikian, stagnasi pada pendapatan pajak daerah menunjukkan masih lemahnya optimalisasi potensi sumber daya daerah.

Selain itu, menyoroti kenaikan belanja daerah sebesar Rp551,26 miliar, Fraksi PKB menekankan pentingnya verifikasi bahwa setiap belanja daerah benar-benar bermuara pada kemaslahatan rakyat.

Sedangkan pada penambahan pembiayaan dari SILPA sebesar Rp455,53 miliar menunjukkan ketergantungan yang tinggi pada sisa anggaran. Fraksi PKB mengingatkan bahwa SILPA bukan sumber pembiayaan ideal dalam jangka panjang. Penggunaan SILPA harus bersifat darurat dan terarah, untuk memenuhi kebutuhan mendesak yang tidak ter-cover oleh anggaran reguler.

Fraksi Gerindra melalui juru bicaranya Nunung Nurasiah, menanyakan  langkah yang akan diambil Pemkot Bandung seandainya terdapat ketidakcapaian dalam penutupan selisih anggaran.

Fraksi Partai Gerindra juga menyebut terkejut ketika membaca Perubahan APBD tahun 2025 bertambah Rp551.256.174.615,91, menjadi Rp8.360.648.122.505,91 dari semula Rp7.809.391.947.890,00.

Angka pertambahan tersebut muncul dari pos belanja daerah, sedangkan dari pos pendapatan daerah peningkatannya Rp95.727.228.580,00 atau 5,8% dari pos belanja daerah.

Pertambahan pendapatan daerah bersumber dari PAD yang berasal dari retribusi daerah sebesar Rp26.550.000.000,00, dan sisanya masih mengandalkan pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan transfer antar daerah sebesar Rp69.177.228.580,00

Tentunya komposisi dan komparasi antara anggaran pendapatan daerah dan anggaran belanja daerah akan memengaruhi untuk sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya terkoreksi untuk pos pengeluaran pembiayaan untuk APBD tahun 2026 sebesar Rp770.693.582.127,91.

Terkait Pendapatan Asli Daerah (PAD), Fraksi Golkar memandang target Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih bisa ditingkatkan lagi.

 “Kami menyarankan agar pemerintah memperluas basis pajak dengan mempermudah izin usaha bagi pelaku usaha kecil dan menengah serta mengoptimalkan pemungutan pajak dan retribusi yang selama ini belum maksimal,” ujar Iqbal Mohamad Usman, juru bicara Fraksi Golkar.

Senada dengan Fraksi Golkar, Partai Keadilan Sejahtera juga mendorong Pemkot Bandung untuk senantiasa melakukan optimalisasi peningkatan PAD, menerapkan digitalisasi PAD dan mengurangi tingkat kebocoran. 

Sementara itu Fraksi PDI Perjuangan menyoroti tentang menurunnya target PAD dibanding realisasi tahun sebelumnya akibat pemangkasan pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan transfer antar daerah.

Untuk itu fraksi PDI Perjuangan meminta semua perangkat daerah untuk selalu menerapkan prinsip kehati-hatian serta selalu mengedepankan langkah efektif, efisien dan ekonomis. Hal ini penting agar dengan keterbatasan anggaran yang tersedia, tujuan dan sasaran strategis pembangunan daerah yang telah dicanangkan tetap dapat tercapai tepat waktu dan tepat sasaran.

Disamping beberapa pertanyaan di atas, Fraksi Nasional Demokrat melalui juru bicaranya Uung Tanuwidjaja merekomendasikan kepada Pemkot Bandung agar belanja daerah dapat ditekankan dalam pemberdayaan ekonomi rakyat. Alokasi anggaran harus lebih banyak diarahkan pada sektor UMKM, yang menjadi salah satu tulang punggung perekonomian masyarakat di Kota Bandung.

Fraksi Nasional Demokrat berharap perubahan APBD  tahun 2025 lebih banyak dialokasikan untuk program-program yang mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, seperti pelatihan kewirausahaan, bantuan permodalan, dan akses permodalan bagi produk-produk lokal. 

Sebagai penutup pandangan umum fraksi terhadap Raperda Perubahan APBD tahun 2025 juru bicara Fraksi Partai Solidaritas Indonesia Cristian Julianto Budiman mencermati lebih detail  perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan menemukan bahwa beberapa perubahan justru tidak sejalan dengan semangat efisiensi dan upaya mendorong program yang memberikan dampak yang langsung.

Fraksi PSI menemukan di dalam peningkatan ekonomi kreatif, anggaran terbesar diberikan untuk kegiatan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif (3.26.04.2.02.0009). Sebaliknya untuk Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif (3.26.04.2.02.0001) sama sekali tidak tersedia anggaran.

Padahal jelas rencana aksi tidak memberikan dampak langsung seperti pengembangan dan revitalisasi Prasarana Kota Kreatif.

Pada belanja hibah sebesar Rp53 miliar di Dinas Pemuda dan Olah Raga untuk kegiatan Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (sport science), menurut Fraksi PSI seharusnya dapat diubah dan dipangkas, agar dananya dapat dialihkan ke bidang-bidang yang lebih memerlukan.

Demikian juga dengan hibah sebesar Rp53 miliar untuk pelaksanaan kebijakan, evaluasi, dan capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial.

"Saya berpandangan bahwa Belanja Hibah bukan merupakan cara pengelolaan yang paling baik dan profesional dalam pemerintahan," ujarnya.*